MERANTI – MCnews.com
Penataan ulang fasilitas Pelabuhan Dermaga Bongkar Muat yang berfungsi sebagai pelabuhan umum dan lokasi bongkar muat barang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait. Salah satu persoalan yang paling mendesak adalah kondisi jalan akses menuju dan dari kawasan pelabuhan yang dinilai sudah tidak layak dan membutuhkan perbaikan segera melalui semenisasi serta pembangunan turap atau pembatas jalan yang memadai. (30/05)
General Manager (GM) Pelindo, Datuk Joni Hutama, M.MTr, mengatakan bahwa pembenahan fasilitas pelabuhan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak Pelindo. Menurutnya, dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat diperlukan agar usulan perbaikan dapat diteruskan dan diproses oleh manajemen pusat Pelindo.
“Perlu adanya komunikasi yang intens dan pembahasan yang mendalam antara pemerintah daerah dan manajemen Pelindo agar rencana perbaikan ini dapat segera terealisasi,” ujar Datuk Joni Hutama.
Kondisi fasilitas dan jalan akses yang rusak saat ini menimbulkan keresahan di kalangan pengguna jasa pelabuhan. Jalan yang berlubang, bergelombang, dan tidak rata dinilai mengganggu kelancaran aktivitas bongkar muat serta berpotensi menyebabkan kerusakan kendaraan.
Seorang pengusaha yang beraktivitas di pelabuhan tersebut mengungkapkan bahwa perbaikan jalan sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Menurutnya, berbagai insiden telah terjadi akibat buruknya kondisi jalan, mulai dari becak motor yang terbalik hingga kerusakan pada kendaraan yang melintas.
Harapan serupa juga disampaikan oleh tokoh masyarakat, M. Khalil, yang mendatangi kantor Pelindo untuk mempertanyakan belum adanya perbaikan jalan akses yang kondisinya sudah lama mengalami kerusakan.
Menanggapi hal tersebut, GM Pelindo menjelaskan bahwa usulan perbaikan sebenarnya telah diajukan. Namun hingga saat ini realisasinya masih menunggu dukungan dan tindak lanjut dari pemerintah daerah.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat membantu mengusulkan kembali kepada manajemen pusat serta menanyakan perkembangan usulan perbaikan jalan akses ini,” jelas Datuk Joni.
Sementara itu, Pengurus Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Meranti, Tengku Abidin, menilai kondisi jalan di kawasan Pelindo sudah sangat memprihatinkan.
“Kondisi jalan pelabuhan Pelindo sangat mengkhawatirkan. Sering terjadi becak motor yang membawa barang terbalik dan muatannya tumpah. Setahu saya, puluhan tahun jalan ini tidak pernah diperbaiki, bahkan sejak Meranti masih berstatus kecamatan,” ungkapnya.
Tengku Abidin yang mengaku telah bekerja di kawasan pelabuhan sejak tahun 1970-an menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi jalan tersebut.
“Saya bekerja di pelabuhan sejak tahun 1970-an. Sangat menyedihkan melihat kondisi jalan pelabuhan Pelindo saat ini. Saya berharap Pelindo segera melakukan perbaikan,” ujarnya.
Persoalan ini sebenarnya telah dibahas langsung antara Bupati Kepulauan Meranti dan pihak Pelindo dalam sebuah pertemuan yang berlangsung beberapa bulan lalu di Tanjung Balai Karimun. Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan penataan fasilitas pelabuhan lainnya.
Saat itu disepakati bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan mengirimkan surat resmi kepada manajemen Pelindo sebagai bentuk dukungan sekaligus usulan resmi terkait pembenahan pelabuhan dan infrastruktur pendukungnya.
Dari sisi manajemen Pelindo, hingga kini pihaknya masih menunggu surat resmi tersebut untuk melengkapi berkas usulan yang akan diajukan ke kantor pusat.
“Hal ini sudah kami bahas bersama Pemerintah Kabupaten Meranti beberapa bulan lalu bersama Bapak Bupati dan Dinas Perhubungan. Namun sampai saat ini surat yang dimaksud belum kami terima sehingga rencana tersebut belum dapat direalisasikan,” ungkap Datuk Joni Hutama.
Menurutnya, dukungan tertulis dari pemerintah daerah sangat penting agar usulan pembenahan dan penataan Pelabuhan Dermaga Bongkar Muat beserta fasilitas penunjang lainnya dapat segera diproses dan memperoleh persetujuan dari manajemen pusat Pelindo.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti, Fahri, SKM, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa jalan yang berada di depan kantor Pelindo merupakan tanggung jawab Pelindo dan bukan kewenangan pemerintah daerah.
“Perbaikan jalan tersebut merupakan tanggung jawab Pelindo. Namun jika terdapat keluhan dari masyarakat pengguna jasa pelabuhan, pemerintah daerah siap menyurati manajemen Pelindo sebagai bentuk tindak lanjut,” tegas Fahri.
Editor: RM
