MCnews.com-Kepulauan Meranti — Sekitar 200 rumah warga beserta lahan pertanian di Desa Teluk Buntal, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, terendam banjir akibat jebolnya tanggul dan kanal milik PT Nasional Sago Prima (NSP).
Peristiwa tersebut telah berlangsung selama sepekan dan hingga kini penampung air belum sepenuhnya surut. Kepala Desa Teluk Buntal, Agus Riadi. mengatakan banjir terjadi akibat meluapnya saluran perusahaan yang tidak mampu menampung debit Air. Kondisi ini berdampak langsung pada pemukiman warga dan tanaman masyarakat.
“Ini sudah satu minggu pasca jebolnya tanggul dan kanal PT NSP. Hasilnya sekitar 200 rumah warga serta tanaman masyarakat terendam air,” ujar Agus saat dihubungi awak media, Sabtu (17/12/2025) pukul 11.40 WIB.
Menurut Agus, bantuan yang diterima masyarakat hingga saat ini masih terbatas pada sembako. Sementara itu, permintaan material kayu sebanyak lima ton untuk perbaikan jalan desa yang rusak akibat menampung udara belum terealisasi.
“Kayu lima ton yang kami minta sampai hari ini belum ada. Padahal itu sangat dibutuhkan untuk memperbaiki jalan yang rusak karena terendam air dari kanal,” jelasnya.
Agus menegaskan bahwa banjir akibat meluapnya kanal PT NSP bukanlah kejadian pertama. Peristiwa serupa pernah terjadi pada tahun 2016 dan kembali terjadi pada tahun 2023.
“Tahun 2016 paling parah, hampir tiga bulan desa kami terendam air. Ini menunjukkan persoalan ini belum pernah benar-benar terselesaikan,” ungkapnya.
Selain dampak banjir, Agus juga menyampaikan kekecewaannya terhadap minimnya perhatian perusahaan kepada masyarakat sekitar, khususnya terkait program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Selama saya menjabat sebagai Kepala Desa Teluk Buntal, kami belum pernah menerima bantuan CSR yang layak.
Padahal hasil panen suatu perusahaan rata-rata mencapai 30 ribu aktual per bulan, namun masyarakat tidak merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, bantuan yang pernah diberikan perusahaan hanya bersifat insidental dan bernilai relatif kecil.
“Pernah ada bantuan kegiatan HUT RI sebesar Rp1 juta dan bantuan gotong royong Rp200 ribu.Sangat miris,” ujarnya.
Tuntutan Masyarakat
Ketua Pemuda sekaligus Aktivis Teluk Buntal, Indra, meminta Pemerintah Daerah agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dan tidak membiarkannya berlarut-larut. Ia juga menyampaikan sejumlah tuntutan masyarakat kepada pihak perusahaan.
Adapun tuntutan tersebut meliputi:
1.Bantuan Sembako untuk 150 kepala keluarga terdampak.
2.Bantuan papan/kayu sebanyak lima ton untuk perbaikan jalan.
3.Pembuatan saluran pembuangan udara
4.Penggantian bibit tanaman warga seperti kelapa, karet, pinang, dan tanaman lainnya
Namun bantuan hingga saat ini, kata Indra, sembako baru yang terealisasi.
Tanggapan Mantan Anggota DPRD dan Tokoh Daerah
Anggota DPRD Kepulauan Meranti periode 2019–2024, Dedi Yuhara Lubis, menilai jika perusahaan terbukti tidak menjalankan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dengan baik, maka dapat dikenakan sanksi hukum.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur sanksi administratif hingga pidana bagi perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat.
“Sanksinya bisa berupa teguran, denda, pencabutan izin, bahkan pengampunan operasi dan pidana bagi penanggung jawab perusahaan,” jelas Dedi.
Sementara itu, salah satu tokoh pejuang Kepulauan Meranti Ramlan CPLA menyatakan mencakup kejadian banjir yang terus berulang akibat kanal perusahaan di sejumlah wilayah Meranti.
“Ini jelas ada kelalaian. Kami akan mendorong persoalan ini hingga ke Presiden dan kementerian terkait agar perusahaan diberikan sanksi tegas, bahkan pencabutan izin bila perlu,” tegasnya.
Sikap Anggota DPRD Dapil II
Terkait tanggapan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II (Tebing Tinggi Timur–Rangsang), anggota DPRD Atan Ismail menyatakan belum mengetahui permasalahan tersebut.
“Maaf saya tidak tahu masalah itu, saya tidak berada di tempat,” singkatnya.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya dari Dapil II, Rosihan Afrizal, belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi media awak.
Harapan Masyarakat
Di akhir pernyataannya, Kepala Desa Teluk Buntal berharap adanya dukungan dari Pemerintah Daerah, DPRD, aktivis mahasiswa, serta tokoh-tokoh daerah agar permasalahan banjir ini mendapat perhatian serius hingga ke tingkat pusat.
“Kami ingin desa kami benar-benar merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan, bukan justru menanggung dampaknya,” pungkas Agus.
Penulis: MZ
Editor: RM
Sumber lain ( Catatanriau.com)
